JOGJA - Budayawan Emha Ainun Nadjib mensinyalir adanya kepentingan pemilik modal skala nasional dan global di balik polemik RUUK DIJ antara pemerintah pusat dengan Rakyat Jogja. Budayawan yang akrab disapa dengan nama Cak Nun itu menyebut ada kepentingan pemilik modal yang mengincar potensi pasir besi di Kuloprogo.
Dilansir Radar Jogja (grup JPNN) edisi hari ini, Emha menuturkan, kepentingan kapitalisme tersebut terkait dengan perebutan saham penambangan pasir besi di salah satu wilayah DIJ itu. ”Kalau boleh teman-teman wartawan mencari sisi lain karena itu juga hanya output ketidakadilan global. Ada juga tema-tema kapitalisme di belakang itu,” kata Emha.
Ia menambahkan, potensi pasir besi sangat menarik pemilik modal nasional. Mereka tertarik untuk memiliki saham kepemilikan pembukaan lahan pasir besi tersebut. Akibatnya, , terjadilah perebutan saham antara daerah dengan pusat.
Seperti telah diketahui, pembukaan lahar pasir besi di Kulonprogo menuai kontroversi keras dari masyarakat sekitar. Setiap melakukan aksi protes ke DPRD DIJ, mereka bahkan membawa massa yang tak sedikit. Aksi protes tersebut bahkan sampai saat ini belum juga usai.
Wahana lingkungan hidup (Walhi) juga sempat akan melaporkan DPRD dan Bupati Kulonprogo ke Polda DIJ. Eksekutif dan legislatif di kabupaten paling barat di DIJ tersebut dilaporkan Walhi karena dianggap telah melanggar izin pemanfaatan ruang sesuai UU tata ruang No 26/2007.
Kebijakan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan RUUK DIJ pun menjadi sebuah polemik. Kapitalisme nasional menunggangi kebijakan tersebut. ”Semuanya urusan saham. Urusan pasir besi lah, yang omsetnya sangat besar, maka tidak dibiarkan Jogja ini kaya sendiri harus ada yang tanda tangan saham dari Jakarta kan gitu dan seterusnya,” tandas pendiri Kiayi Kanjeng ini.
Karenanya Cak Nun menghimbau kepada masyarakat Jogja untuk cerdas menyikapi polemik keistimewaan ini. Warga Jogja harus bisa mengetahui ha-hal yang berada di balik polemik keistimewaan. “Jadi ojo mong mambu entute ngertio sopo sik ngentut tenane, kenopo ngentut , kenopo kok ngentute saiki ora sesuk (Jadi jangan hanya mencium bau kentutnya, tetapi harus tahu siapa yang kentut, kenapa kentut, kenapa kentutnya sekarang dan tidak besok),” pinta suami Novia Kolopaking ini.
Sementara itu, dukungan warga terhadap penetapan gubernur pada RUUK DIJ masih terus mengalir. Kemarin (26/12) giliran Ormas Islam dan Gerakan Pemuda Kabah yang melakukan apel siaga di perempatan Kantor Pos Besar. Mereka turun ke jalan dan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ.
”Kami turun ke jalan ini untuk mengingatkan pemerintah di Jakarta. Bahwa masyarakat seluruh DIJ mendukung penetapan dan tak sepakat dengan apa yang pemerintah selama ini lakukan soal keistimewaan DIJ,” kata Untung Supriyadi, koordinator aksi. (eri)
dan berita lainnya :
Pasir Besi Sumbang PAD Rp1 Triliun per Tahun
Metrotvnews.com, Kulon Progo: Pertambangan pasir besi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, nantinya diharapkan memberi tambahan sebesar Rp1 triliun setiap tahun bagi pendapatan asli daerah kabupaten ini.
"Dari pertambangan pasir besi yang merupakan terbesar di Asia Tenggara ini, diharapkan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo sebesar Rp1 triliun setiap tahun," kata bupati Toyo Santoso Dipo di Wates, Senin (9/8).
Ia berharap penerusnya nanti, yaitu bupati Kulon Progo periode mendatang dapat melanjutkan pembangunan mega proyek tambang pasir besi di pesisir selatan kabupaten ini, karena akan memberi tambahan PAD cukup besar setiap tahun.
"Saya berharap penerus saya nanti meneruskan proyek pasir besi dan rencana pembangunan pelabuhan Adi Karta yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat maupun investor," katanya.
Toyo mengatakan adanya tambahan Rp1 trilun setiap tahun bagi PAD Kulon Progo nanti, akan dialokasikan untuk sektor pendidikan warga masyarakat.
"Saya minta jika proyek pasir besi ini benar-benar terwujud, biaya sekolah warga dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi dibiayai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari dana tambahan PAD tersebut," katanya.
Sebab, kata dia, jangan sampai sekolah hanya dinikmati warga masyarakat golongan menengah ke atas, karena golongan ekonomi lemah pun berhak mendapatkannya.
Selain untuk program pendidikan gratis, kata bupati, PAD yang telah memperoleh tambahan dari pertambangan pasir besi setiap tahun tersebut, diharapkan pula mampu menggratiskan biaya kesehatan seluruh warga Kulon Progo.
Ia menyebutkan tambang pasir besi pada tahun pertama produksinya hanya satu juta ton, dan tahun kedua menghasilkan lima juta ton, sehingga perusahaan itu membayar pajak sekitar Rp1 triliun. "Kulon Progo mendapatkan tiga persen dari penjualan pasir besi bukan bagi keuntungan dari laba penjualan," katanya.
Selain akan menambah PAD kabupaten ini, pertambangan pasir besi tersebut akan menyerap tenaga kerja warga setempat, sehingga bisa ikut mengurangi pengangguran.
"Untuk pertambangan pasir besi membutuhkan tenaga kerja sekitar 6.000 orang setiap pabrik. Padahal rencananya ada 35 pabrik," katanya.
Selain itu, menurut dia, dengan dibukanya Pelabuhan Adi Karta nanti juga membutuhkan 16.000 tenaga kerja. "Artinya, di Kulon Progo tidak akan ada pengangguran lagi," katanya.
Sumber : forum detik
No comments:
Post a Comment
Terimakasih atas kunjungan anda ke web ini, Silahkan berkomentar dengan bijak....